KPU PANDEGLANG GELAR RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI HASIL REKAPITULASI DPTHP-1

0

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menggelar Rapat Koordinasi sinkronisasi hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) dengan Peserta Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan PPK Se Kabupaten Pandeglang, di Aula Kantor KPU Pandeglang, Minggu (11/11/2018).

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, bahwa rapat koordinasi  sinkronisasi ini dilakukan untuk menampung semua masukan dan pandangan dari Peserta Pemilu dan Bawaslu apakah masih ada lagi data pemilih yang harus dicermati dan dicoklit secara terbatas. Sebab, KPU Pandeglang pada Senin, 12 November 2018 akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2.

“Jika memang masih ada data pemilih yang perlu diperbaiki dan dicermati bersama, kami minta masukannya hari ini mengingat dalam dua hari ini sedang dilakukan pleno di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),” kata Ahmad Suja’I”.

Hadir dalam rapat sinkronisasi tersebut Anggota KPU Pandeglang, Andri Ausini (Kepala Divisi Prodat), Samsuri (Kepala Divisi Teknis), A Munawar (Kepala Divisi Hukum), Ahmadi (Kepala Divisi SDM/Hupmas), serta dari Bawaslu Pandeglang, dan Unsur Perwakilan Peserta Pemilu tahun 2019.

Komisioner Divisi Perencanaan Data KPU Pandeglang, Andri Ausini menuturkan dalam rapat sinkronisasi ini diberikan pemahaman untuk dijadikan acuan, dalam hal lampiran berita acara di tingkat desa/Kelurahan maupun di kecamatan.

“Ini kan masih dalam tahapan, proses perbaikan terus. Yang mana pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti misalnya meninggal, pindah alamat, tidak punya KTP el, dan belum cukup umur,” jelasnya,

Indikator utama untuk terdaftar sebagai pemilih, kata Andri, wajib untuk memiliki KTP elektronik. Untuk tahapan rekapitulasi DPTHP II dilakukan hingga 12 November 2018.

“Data itu berasal dari Mendagri yang kemudian difaktualkan di lapangan. Biasa terjadi ada ganda, anomali artinya berbeda data NIK, inilah yang difaktualkan di lapangan,” jelas dia.

“Kita terus menerus validasi data. Kita tidak mau ada masyarakat yang punya hak pilih tapi tidak terdaftar. Jadi semua masyarakat harus mempunyai hak pilih, yang tentunya bersyarat memiliki KTP el,” tambahnya. (RHB/TeknisHupmas:Foto)

Share.

About Author

Leave A Reply

3 × four =

<\/body>