KPU Usulkan 17 Tahun Dapat Menjadi Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan 2020

0

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan perubahan syarat usia minimal dan maksimal bagi petugas KPPS, PPS dan PPK (ad hoc) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Untuk mereka yang ingin terlibat sebagai penyelenggara ad hoc di 270 daerah, KPU mengusulkan batas minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

Usulan tersebut disampaikan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (4/11/2019). Anggota KPU RI Ilham Saputra yang membacakan draft perubahan PKPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja KPPS, PPS dan PPK menjelaskan makna filosofis dari usulan perubahan usia ini yakni sebagai respon atas wafatnya sejumlah penyelenggara ad hoc pada Pemilu 2019 lalu. “Dan memang yang wafat sebagian besar berusia diatas 60 tahun,” kata Ilham yang hadir bersama Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi serta Wahyu Setiawan.

Selain tentang perubahan usia, aturan yang tertuang pada Pasal 3 ayat 1 itu juga memuat aturan tambahan lain, seperti pada huruf (h) yang mewajibkan penyelenggara ad hoc mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, huruf (i) berpendidikan paling rendah SMA (sederajat), huruf (k) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU dan DKPP, huruf (l) belum pernah menjabat dua periode dan huruf (m)tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. “Pada Pasal 4 huruf (d) terkait surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang dituju dan KPU kab/kota dapat bekerjasama dengan dinas setempat yang menangani bidang kesehatan. Sebelumnya sudah diatur dan memang banyak yang keberatan, namun kami menganggap ini penting dan kami tetap usulkan (tetap) ke puskesmas,” tambah Ilham.

Dikesempatan lain, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik membacakan sejumlah perubahan pada draft PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah. Mulai dari syarat dukungan untuk calon perseorangan (KTP-el atau surat keterangan), jenis formulir yang disederhanakan hingga tata cara perbaikan dukungan.

Dikesempatan selanjutnya juga disampaikan usulan perbaikan untuk Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) juga penegasan dukungan pemerintah (dalam hal ini Kemendagri) pada proses Pemilihan Serentak 2020. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Share.

About Author

Leave A Reply

seventeen + one =

<\/body>