KPU Akan Verifikasi Ijasah Seluruh Calon Kepala Daerah

0
Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2015 akan memverifikasi ijasah pendidikan tinggi yang diserahkan seluruh pasangan bakal calon (paslon) dalam tahap pendaftaran calon kepala daerah 2015, Rabu (30/7).
Proses verifikasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh calon kepala daerah memiliki gelar akademis yang benar dan sah.
“Ini digunakan untuk memastikan bahwa semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyandang gelar akademik yang sah,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik selepas penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek) RI, Mohamad Nasir di Ruang Sidang Utama KPU RI.
Mengenai mekanisme verifikasi, Nasir menjelaskan, Kemenristekdikti akan mencari bukti keabsahan dokumen akademis paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disesuaikan dengan data yang mereka miliki.
“Kami sudah ada, dipangkalan data kita, di forlap.dikti.go.id. nanti kami cari bukti-bukti status kelembagaannya benar atau tidak, universitas mana, program studinya apa, dia lulus tahun berapa, berapa jumlah SKS yang dihasilkan. kalo semua sudah oke, berarti dia sudah qualified,” jelas Nasir.
Ia mengatakan, untuk proses tersebut pihaknya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, sebelum memberikan laporan hasil verifikasi kepada KPU. “Apabila sudah diperoleh, kami maksimum 1 minggu sudah selesai,” kata Nasir.
Ijasah akademis paslon dinyatakan palsu apabila hasil verifikasi menemukan bahwa ijasah itu dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang program studinya belum mendapatkan ijin, atau lembaga pendidikan tersebut tidak memiliki ijin dari Kemenristekdikti.
“Kami lihat nanti yang program studinya belum mendapat, atau lembaganya yang tidak mendapat ijin dari kementerian riset dan dikti. Kalau tidak mendapatkan ijin, atau yang mengeluarkan ijasah tidak sesuai, atau mendapatkan ijin, tapi proses pembelajarannya tidak sesuai, semua ini dikategorikan sebagai ijasah palsu,” lanjut Nasir.
Jika hasil verifikasi membuktikan bahwa ijasah yang dimiliki oleh calon kepala daerah palsu, maka sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 yang bersangkutan bisa diancam dengan pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 maka mereka kena ancaman pidana. Bagi yang mengeluarkan ijasah ancamanya maksimum 10 tahun dan denda 1 Miliar. Bagi pemegang, ancamannya dipidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum 500 juta,” jelas dia.
Dalam pencalonan seseorang sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, Husni menambahkan bahwa bukan penggunaan ijasah palsu yang bisa mempengaruhi, tetapi proses hukum lah yang bisa mempengaruhi pencalonan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
“Yang bersangkutan sah menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi dia tidak sah menggunakan gelar itu. Kalau proses pidananya selesai (inkrah) pada tahap pencalonan, maka ini bisa mempengaruhi pencalonan. Kalau tidak (diluar tahap pencalonan) disesuaikan dengan tahapan yang ada,” ujar Husni. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Share.

About Author

Leave A Reply

5 + seven =

<\/body>