PERSIAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPTHP-2) KPU PANDEGLANG ADAKAN RAKOR

0

kpu-pandeglangkab.go.id – KPU Kabupaten Pandeglang  adakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan PPK se – Kabupaten Pandeglang terkait Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu 2019 di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Jum’at (23/11/2018).

Rakor dihadiri oleh Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i beserta anggota KPU Kabupaten Pandeglang A. Munawar, Andri Ausini, Samsuri, dan Ahmadi hadir pula sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang, Tubagus Muhdi.

Andri Ausini, selaku  Ketua Divisi Perencanaan Program dan Data  menyampaikan ” Pasca penetapan tingkat nasional ada beberapa provinsi yang belum selesai sehingga bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk memperpanjang DPTHP sehingga KPU RI mengeluarkan Surat edaran Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari” ujar Andri.

Selanjutnya dalam rapat koordinasi ini disampaikan informasi mengenai jadwal penyempurnaan data pemilih, tindak lanjut coklit terbatas dan data ganda, Lebih lanjut Andri berkata kepada Anggota PPK yang hadir  “selama 30 hari PPK bisa memanfaatkan data yang sudah ada serta mengoptimalkan penyempurnaan data,” kata Andri.

Hal lain yang menjadi pembahasan adalah tentang Surat KPU RI Nomor 1401/PL.02.1-SD/01KPUXI/2018 tentang Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas,”diharapkan kepada PPK untuk mencermati kembali 818 Data Pemilih disabilitas dengan mendata dan mengidentifikasi TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas,”  Ujar Andri.

Tidak Luput dari pembahasan soal Pemilih yang sedang terganggu Jiwa atau Ingatanya “Yang mengalami gangguan jiwa harus ada keterangan dokter, persoalan memilih atau tidak harus sesuai keterangan dokter sehingga ada pertanggung jawaban,” ucap Andri.

Ketua  KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i  menambahkan,” Intinya penyelenggara pemilu fokus kepada pendataan WNI yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan di pasal 198 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang pemutakhiran data pemilih di dalam negeri,” Ucap Suja’i.

“Adapun jika ada WNI yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya hal tersebut harus di buktikan dengan surat keterangan dari dokter, ” tutup suja’i.

Share.

About Author

Leave A Reply

four × 1 =

<\/body>