KPU PANDEGLANG BERSAMA KPU RI, LAKSANAKAN MONITORING DAN PENGAWASAN REGULASI KEPEMILUAN DENGAN MENGGANDENG KOMISI II DPR RI

0

Komisi II DPR RI bekerjasama dengan KPU RI dan KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Kepemiluan tahun 2019 bertempat di Rumah Makan Dapoer Iboe Alun-alun Pandeglang dan dihadiri oleh Simpatisan Anggota DPR RI, Organisasi Kepemudaan, Unsur Pemerintah Daerah Pandeglang, Komisioner KPU Provinsi Banten beserta Staff Sekretariat, Badan Pengawas Pemilu Pandeglang, Mahasiswa, dan Penyelenggara Pemilu tingkat PPK Se Kabupaten Pandeglang. Sabtu (29/09/18)

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Pandeglang, Ahmad suja’i. beliau menyampaikan dalam sambutan pembukanya adalah, bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini harus betul – betul dilaksanakan dengan penuh suka cita, tidak ada hal – hal yang negatif yang dilakukan oleh semua peserta pemilu. Saat ini sudah memasuki masa kampanye, ini adalah bagian dari proses pendidikan  politik bagi masyarakat agar mengetahui betul para calon pemimpin kedepan, dalam kampanye ada yang dilarang dan ada yang tidak dilarang, seperti pembatasan pencetakan Baliho dan Spanduk, juga bahan kampanye seperti stiker yang dilarang ditempel ditempat-tempat Ibdah dan halamnnya, Gedung Pemerintahan, serta Gedung pendidikan termasuk halamanaya, semua diatur dalam Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019.

Narasumber dalam Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Kepemiluan ini adalah Anggota DPR RI Komisi II, H. Beni Sudrajat, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI Sumariyandono, Wakil Karo Perencanaan dan Data KPU RI, Subastian, Serta Komisioner KPU Banten, Agus Sutisna.

Karo Perencanaan dan Data KPU RI, Sumariyandono menyampaikan dalam paparan materinya bahwa pada tahun 2019 untuk pertama kalinya akan diselenggarakan pemilihan serentak, antara pemilihan Anggota DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan diberlakukannya pemilu serentak ini yakni memperkuat sistem presidensial serta efisiensi anggaran dan efektifitas mobilitas pemilih.

Selanjutnya paparan materi yang disampaikan oleh H. Beni Sudrajat  Komisi II DPR-RI, beliau menjelaskan bahwa tentang Pemilihan Umum, yakni Pengaturan mengenai Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, Pengaturan Kampanye Pemilu dan Pengaturan tentang Politik Uang, harus menjadi fokus kita untuk menjadi perhatian khusus agar kedepan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pandeglang terlaksana dengan baik dan minim pelanggaran.

Acara ditutup dengan pemaparan dari Komisioner KPU Banten, H. Agus Sutisna, beliau menyampaikan bahwa mengenai kunci pemilu demokratis yakni aktor utama pemilu yang terdiri dari Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP), Peserta Pemilu yakni Partai Politik, Perseorangan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilih.

“Dan saat ini kami melakukan proses Perbaikan Daftar Pemilih, yang nantinya di setiap KPU Kabupaten/Kota, dan Jajaran PPK dan PPS di masing-masing Daerah akan melaksanakan dan membuka posko layanan Gerakan Melindungi Hak pilih atau GMHP dari mulai tanggal 1-28 Oktober 2018. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan peran kami sebagai penyelenggara untuk menyisir peserta pemilih yang belum terdaftar di DPT”. Tutur Agus.

Share.

About Author

Leave A Reply

3 × 3 =

<\/body>