KPU Hadiri Undangan Komisi I DPRD Ekspos Anggaran Pilkada 2020

0

PANDEGLANG – KPU Pandeglang menghadiri undangan Komisi I DPRD Pandeglang terkait ekspos kebutuhan anggaran Pilkada Pandeglang 2020 di ruang kerja Komisi I pada Rabu (25/7/2019). Pada kesempatan tersebut turut hadir Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i, Anggota KPU Pandeglang A. Munawar dan Ahmadi, Sekretaris Tb Muhdi dan Kasubbag Datin Tata Jumanta. Dalam pertemuan itu juga turut hadir Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi beserta dua orang anggota, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat beserta anggota.

Dalam paparannya Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i mengatakan, KPU Pandeglang sudah mengajukan anggaran Pilkada ke Pemkab sebesar Rp 83 miliar, namun berdasarkan informasi yang ia dapat Pemkab hanya menyetujui sekitar Rp 66 miliar. Namun kabar tersebut belum diterima secara resmi oleh KPU Pandeglang.

“Anggaran yang kita usulkan sesuai dengan amanah Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jadi KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 83 miliar berdasarkan aturan bukan mengada-ada,” katanya.

Menurut Suja’i, penambahan pengajuan anggaran yang lebih besar dari Pilkada Pandeglang 2015 silam karena adanya peningkatan honor badan adhoc sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor S-118 tentang Standar Honorarium Badan Adhoc di Pileg dan Pilkada, fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), debat publik, logistik, sosialisasi, dan lain-lain.

“Ada info juga yang kita terima untuk Pilkada menggunakan penghitungan sistem e-rekap, sehingga ini tentu akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tapi kita tunggu info selanjutnya dari KPU RI,” tukasnya.

Soal rencana pemangkasan anggaran Pilkada oleh Pemda, anggota KPU Pandeglang Ahmadi memastikan bahwa pada prinsipnya KPU tidak keberatan yang terpenting tidak menghambat tahapan persiapan dan pelaksanaan. Apalagi sesuai dengan draft PKPU Tahapan Pilkada yang saat ini sudah dikirimkan ke Kemenhumkam untuk disahkan, tanggal 1 Oktober 2019 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus sudah ditandatangani oleh kepala daerah.

“Di NPHD itu nanti bunyi berapa hibah yang akan diberika Pemda untuk Pilkada. Mekanismenya bisa saja anggarannya dari APBD Perubahan TA 2019 dan APBD Murni TA 2020,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ahmadi meminta pembahasan evaluasi anggaran Pilkada bisa dilakukan bersama-sama antara KPU dan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Keputusan itu nantinya kita dapatkan secara resmi bukan katanya,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat memaklumi anggaran Pilkada yang diajukan KPU ke Pemda lebih besar dari dana Pilkada sebelumnya. Kendati demikian, pihaknya meminta KPU untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi.

“Anggaran Pilkada mungkin ada di Pemda namun alokasinya tidak banyak, sehingga harus ada yang diefisienkan” ujar politisi Partai Golkar ini.

Habibi pun menjanjikan hasil pertemuan dengan KPU dan Bawaslu akan pihaknya sampaikan dalam rapat selanjutnya dengan TAPD.

“Kita berharap Pilkada Pandeglang ke depan berjalan sukses dan lancar tanpa ada satu lembaga pun yang diuntungkan ataupun dirugikan,” pungkasnya. (***)

Share.

About Author

Leave A Reply

twenty + 1 =

<\/body>